SARTONO KARTODIRDJO DAN PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN; Suatu Tinjauan Historiografi (Karya Dr. Agus Mulyana, M.Hum)

Pendahuluan

Salah satu masalah penting dalam studi ilmu sejarah adalah menyangkut historiografi. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu sejarah memiliki dasar dan struktur. Fakta adalah dasar pengetahuan sejarah dan historiografi sebagai struktur pengetahuan sejarah (R.Z. Leirisa, 1993 : 2). Penulisan sejarah adalah puncak segala-galanya sebab apa yang dituliskan itulah sejarah yaitu historie-recitie, sejarah sebagaimana dikisahkan yang mencoba menangkap dan memahami historie-realitie, sejarah sebagaimana terjadinya dan hasil penulisan sejarah inilah yang disebut historiografi (Taufik Abdullah, 1985 : xv). Menurut Hexter historiografi sebagai kemahiran menulis sejarah atau penulisan tersebut ditinjau dari aspek retorikanya (Hexter, 1985 : 249).

Dari pengertian tersebut di atas penulis melihat bahwa dalam historiografi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sejarawan yaitu penggunaan fakta sebagai sumber, kemahiran menulis, kemahiran menstruktur fakta-fakta dalam bentuk tulisan sejarah dan kemampuan si sejarawan dalam menggunakan metode, pendekatan serta teori apa yang digunakan dalam menampilkan sejarah sebagai suatu tulisan ilmiah. Corak penulisan sejarah akan ditentukan pula oleh darimana asalnya sejarawan tersebut dan setiap negara memiliki perkembangan penulisan sejarah yang berbeda, tergantung dari bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di negara tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba melakukan analisis historiografis terhadap sejarawan dan karya sejarahnya yaitu Sartono Kartodirdjo dan karyanya yang sangat dikenal yaitu “Pemberontakan Petani Banten 1888”. Dasar analisis yang dipakai oleh penulis sebagaimana pemahaman historiografi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Klasifikasi Historiografi

Perkembangan historiografi di Indonesia tidak lepas dari latar belakang sejarah bangsa ini sebagai bangsa yang pernah dijajah. Tradisi penulisan sejarah Indonesia bermula banyak ditulis oleh orang Belanda, misalnya buku yang ditulis oleh .F.W. Stapel dan kawan-kawannya yang berjudul “Gechiedenis van Nederlandsch-Indie (5 jilid)”. Buku ini cukup kaya informasi terutama tentang sejarah Indonesia pada masa penjajahan. Penulisan sejarah yang dilakukan oleh orang Belanda mencerminkan “xenocentris” atau melihat sejarah Indonesia dari kaca mata penjajah (Sartono Kartodirdjo, 1992 : 185).

Penulisan sejarah yang didasarkan tradisi kolonial sudah barang tentu tidak memperlihatkan objektivitas dari kaca mata Indonesia sendiri. Upaya yang dilakukan dalam penulisan sejarah (historiografi) dan ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri pertama kali dilakukan oleh Hoesen Djayadiningrat yang menulis mengenai Banten.  Djayadiningrat bisa disebut sebagai pioner historiografi modern (Taufik Abdullah, 1985 : 50).

Perkembangan kemudian penulisan sejarah di Indonesia, banyak ditulis oleh bangsa Indonesia sendiri, walaupun tidak sedikit karya-karya sejarah ditulis oleh orang yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah. Dalam hal ini Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomiharjo mengklasifikasi penulisan sejarah di Indonesia menjadi 3 jenis (Taufik Abdullah, 1985 : 27-29). Pertama jenis “sejarah ideologis”, yaitu penulisan yang bertitik tolak pencarian arti subjektif dari peristiwa sejarah. Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan masa lampau, tetapi demi lambang yang bisa diadakannya untuk masa kini. Contoh penulisan sejarah dalam jenis pertama ini seperti Mohammad Yamin mengenai sejarah kuno Indonesia, Ruslan Abdul Gani mengenai sejarah pergerakan nasional dan Nugroho Notosusanto mengenai sejarah militer Indonesia.

Jenis kedua yaitu “Sejarah Pewarisan”. Ciri utama penulisannya adalah kisah kepahlawanan perjuangan kemerdekaan. Pelajaran yang dapat diambil dari karya-karya semacam ini adalah betapa para patriot Indonesia berjuang menentang hambatan-hambatan serta menderita kesulitan fisik dan psikis demi mencapai kemerdekaan. Contoh penulisan seperti ini ialah buku “Sekitar Perang Kemerdekaan” (11 jilid), yang ditulis oleh Abdul Haris Nasution (Jenderal Purnawirawan).

Jenis ketiga adalah “Sejarah Akademik”. Penulisan semacam ini tidak bersifat ideologis dan filosofis, akan tetapi memberikan gambaran yang jelas mengenai masa silam yang ditopang dengan tradisi akademik. Tulisan semacam ini tidak semata-mata dibuat dalam bentuk kisah, melainkan cenderung bersifat struktural, cenderung “holistik”. Menggunakan pendekatan ilmu sosiologi, antropologi, ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Contoh penulisan sejarah semacam ini adalah karya Sartono Kartodirdjo tentang “Pemberontakan Petani Banten 1888”, Soemarsaid Moertono tentang “Negara dan Pemerintahan masa Jawa Lama (1968)”, Harsya Bachtiar mengenai “Nation Indonesia”, Deliar Noer mengenai “Gerakan Modernisme Islam di Indonesia (1973)” dan disertasi Alfian mengenai “Muhammadiyah di Masa Penjajahan (1970)”.

Biografi Sartono Kartodirdjo 

Latar belakang kehidupan seseorang akan memperlihatkan bagaimana orang tersebut dalam menulis karyanya. Oleh sebab itu menurut penulis amatlah penting sebelum membahas hasil karya tulisan Sartono Kartodirdjo, terlebih dahulu diuraikan biografinya dan memperkenalkan beberapa buah karyanya.

Sartono Kartodirdjo lahir di Wonogiri 15 Februari 1921. Dia adalah Guru Besar Ilmu Sejarah pada Universitas Gadjah Mada dan anggota Dewan Riset Nasional. Tamat dari Jurusan Sejarah Universitas Indonesia tahun 1956, ia melanjutkan studi dan memperoleh gelar MA dari Yale University, Amerika Serikat dibawah bimbingan Prof.Hary J. Benda. Pada tahun 1966 meraih gelar doktor dari Universitas Amsterdam dengan Promotor Prof. Wertheim dari Departemen of Sociology and Modern History of Southeast Asia, Universitas Amsterdam dengan disertasi yang berjudul “The Peasant’s Revolt of Bantam in 1888” berhasil dipertahankan dengan predikat cum laude. Karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Pemberontakan Petani Banten 1888”.

Pengalaman dalam jabatan forum ilmiah antara lain Ketua Umum Seminar Sejarah Nasional II (1970); President International Conference of International Association for History of Asia (IAHA) tahun 1971-1974; aktif dalam berbagai konfrenesi IAHA di Singapura (1961); Kuala Lumpur (1968), dan Manila (1971); Oriental Conggres di Canberra (1971) dan Paris (1973); serta mengikuti Seminar on Peasant Organization di New York (1975).

Prof. Sartono Kartodirdjo termasuk sejarawan yang memiliki reputasi nasional maupun internasional. Ia seorang sejarawan yang sangat produktif, banyak menulis karya ilmiah baik yang diterbitkan di dalam maupun di luar negeri. Banyak menulis dalam media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah. Diantara karya-karyanya seperti “Agrarian Radicalism” dalam Claire Holt (Ed),”Culture and Politics”, Ithaca, Cornel University Press, 1972; “Protest Movement in Rural Java A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenh and Early Twentieth Centuries”, Oxford University Press, 1973; “Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif”, Gramedia, Jakarta, 1982; “Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial”, Bhatara Karya Aksara, 1947; “Elite Dalam Perspektif Sejarah”, LP3ES, Jakarta, 1981; “Ratu Adil”, Jakarta, Sinar Harapan, 1984; “Modern Indonesia Traditional & Tranportation A Social-History Perspective”, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1984; “Ungkapan-ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur”, Jakarta, Gramedia, 1986; “Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 ; Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid 1”, Jakarta, Gramedia, 1987; “Pengantar Sejarah Indonesia Baru ; Sejarah Pergerakan Nasional, Jilid 2”, Jakarta, Gramedia, 1991; dan “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah”, Jakarta, Gramedia, 1992.

Sartono Kartodirdjo dan “Pemberontakan Petani Banten 1888”

Setelah menguraikan latar belakang kehidupan Sartono Kartodirdjo, berikut ini akan penulis sajikan tinjauan historiografi terhadap karya sejarahnya. Buku yang akan penulis kaji yaitu “Pemberontakan Petani Banten 1888”.

Menurut Taufik Abdullah, pengerjaan sejarah sebagai usaha rekonstruksi hari lampau itu hanyalah mungkin dilakukan apabila “pertanyaan pokok” telah dirumuskan. Dalam usaha mencari jawaban terhadap pertanyaan pokok itulah ukuran penting atau tidaknya bisa didapatkan (Taufik Abdullah, 1985 : xii).

Dalam menganalisis pemberontakan Petani Banten tahun 1888, Sartono mengawalinya dengan pertanyaan pokok yang merupakan rumusan masalah dari penelitiannya, yaitu dari lapisan-lapisan manakah peserta gerakan itu diangkat dan digerakkan ? Dari lapisan mana para pemimpinnya ? Bagaimana kedudukan sosial ekonomi mereka pada umumnya ? (Sartono Kartodirdjo, 1984 : 34).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sartono kemudian mengkaji pemberontakan Petani Banten dengan melihat struktur. Untuk menjelaskan peristiwa tersebut maka Sartono menggunakan alat bantu dari teori-teori ilmu sosial. Dengan demikian model penulisan sejarah ini memperlihatkan sebagai suatu penulisan sejarah ilmiah. Bahkan dapat dikatakan bahwa buku Sartono ini merupakan suatu model penulisan sejarah ilmiah yang pertama kali di Indonesia.

Pendekatan Sartono dalam menganalisis peristiwa sejarah merupakan pendekatan yang dilakukan oleh aliran Analles School. Aliran ini bermula merupakan sekelompok sejarawan di Perancis yang menerbitkan suatu Jurnal Ilmiah yang bernama “Analles: economies, societes, civilization”. Kelompok ini didirikan oleh Lucien Febre dan Marc Bloch pada tahun 1929. Karakteristik pemikiran aliran ini ialah bahwa sejarawan dalam penulisannya harus mengurangi penekanan kebiasaan narative khususnya yang bersifat politik, kejadian atau peristiwa yang bersifat kronologis, dan harus lebih banyak menekankan pada analisis, struktur dan kecendrungan (la longe durie). Kelompok ini juga percaya bahwa pendekatan sejarah dari aspek ekonomi, sosial kultural dan politik harus diintegrasikan ke dalam "Sejarah Total" sehingga sejarawan membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial (Allan Bullock, 1988 : 35).

Teori ilmu sosial yang dipakai Sartono dalam menjelaskan pemberontakan yaitu sosiologi Neil J. Smelser. Teori Smelser yang dipakai yaitu Theory of Colective Behavior.  Dalam hal ini pemberontakan diartikan sebagai perilaku kolektif. Menurut Smelser perilaku kolektif adalah tingkah laku yang bertujuan mengubah lingkungan sosial, yang didasarkan pada keyakinan tertentu bahwa situasi perlu dan dapat diubah.

Dalam usaha melihat faktor penyebab peristiwa pemberontakan Banten, Sartono menggunakan determinan-determinan dari teori kolektif-nya Smelser yaitu 1)Structural conducifness, 2)Structural strain, 3)Generalized believe, 4)Mobilization for action, 5)Precipitating factor, 6)Lack social control. 

Sartono Kartodirdjo dalam melihat faktor penyebab pemberontakan petani Banten sebagai suatu determinan penyebab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ada hubungan sebab akibat antar faktor tersebut, yang dalam eksplanasi sejarah menurut Angkersmit disebut Causalitas  (Angkersmit, 1987 : 161).

Untuk mencari determinan-determinan penyebab pemberontakan, terlebih dahulu Sartono melihat kondisi sosial ekonomi Banten pada awal abad ke XIX. Walaupun Banten merupakan suatu wilayah yang dikelilingi oleh pantai, akan tetapi faktor agrarispun menjadi aset ekonomi yang penting bagi kerajaan. Sebagaimana lazimnya negara agraris, faktor tanah merupakan faktor yang penting bagi kesejahteraan penduduknya.

Di Banten pada masa itu terdapat tanah yang dianugerahkan oleh Sultan yang dinamakan sawah ganjaran atau pusaka laden. Istilah jenis ini bisa berbeda-beda sesuai dengan orang yang menerima hadiah yaitu kawargaan, jika tanah itu diberikan kepada anak Sultan dari istri-istrinya yang sah; kanayakan jika diberikan kepada anak-anak Sultan dari selirnya atau kepada orang-orang kesayangan Sultan; pangawulaan, jika dihadiahkan kepada  pejabat-pejabat yang selama masa jabatan mereka (Sartono Kartodirdjo, 1984 : 59-60). Sedangkan rakyat banyak yang menjadi pekerja pada tanah-tanah tersebut.

Pada masa Daendels 1808 pemilikan tanah Sultan dihapuskan, sedangkan pada masa Raffles tanah pusaka dipungut pajaknya dalam bentuk sewa tanah. Mereka yang memiliki tanah pusaka tersebut mendapat ganti rugi. Kebijakan seperti ini ternyata tidak memberikan kepuasan  terhadap anggota kerabat dan pejabat-pejabat Sultan, karena banyak dikorupsi oleh para pamongpraja (hlm. 61).

Kedudukan petani atau rakyat biasa pada masa kesultanan banyak yang menyerahkan tenaganya untuk bekerja pada tanah-tanah pusaka, menjadi pelayan rumah dengan status abdi. Bahkan para abdi ini banyak pula yang mengerjakan fasilitas-fasilitas umum, seperti pembuatan jalan dan lain-lain. Setelah kesultanan dihapuskan pada tahun 1810, hak-hak dan kewajiban para petani tidak berubah. Bahkan para petani ini banyak yang dipekerjakan secara paksa pada tanah-tanah yang dimiliki oleh para Aristokrat. Keadaan seperti ini menjadi beban penderitaan bagi petani.

Perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi lebih banyak diakibatkan oleh penetrasi ekonomi Barat yang kemudian diterapkan pada administrasi pemerintahan. Perubahan pola administrasi dari tradisional ke modern ini banyak menimbulkan sumber konflik. Tinjauan terhadap kondisi sosial ekonomi ini merupakan upaya Sartono untuk melihat determinan penyebab dari Structural Condusifness.

Pemerintah kolonial mendasarkan mekanisme administrasinya pada model Barat dan mengubah sebagian dari personil Sultan atau anggota-anggota keluarga menjadi birokrat-birokrat. Pada mulanya pemerintah kolonial merekrut pejabat-pejabat pemerintahan dari golongan bangsawan, dengan harapan dapat memudahkan hubungan dengan rakyat. Akan tetapi cara seperti ini tidak efektif  karena sering banyak terjadi korupsi. Kemudian Pemerintah Kolonial mengubah kebijakan dengan cara merekrut mereka yang benar-benar profesional dalam pemerintahan yang didasarkan pada perorangan. Perubahan kebijakan ini menimbulkan suatu konflik antara kaum bangsawan yang lama terhadap pemerintahan kolonial (hlm. 77-78). Selain itu pula semakin meningkatnya pengawasan politik oleh pihak Belanda telah menimbulkan rasa tersingkir dan frustasi yang mendalam di kalangan kaum elite agama dengan golongan bangsawan yang tersingkir (hlm. 35). Hal ini diperlihatkan oleh Sartono dengan tampilnya Kyai Haji Tubagus Ismail. Dia adalah bangsawan Banten yang bersama-sama pemimpin agama memimpin pemberontakan (hlm. 263-265). Penggambaran Sartono terhadap kondisi konflik yang menimbulkan ketegangan antara elite politik dan elite agama terhadap penjajah, merupakan penjelasan terhadap determinan penyebab “Structural Strain”.

Banten dikenal masyarakatnya fanatik beragama Islam. Kesultanan Banten didirikan dalam tahun 1520 oleh pendatang-pendatang yang beragama Islam dari Demak. Sebagaimana lazimnya di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pesantren-pesantren dan tarekat yang berfungsi sebagai gerakan Pan-Islamisme (hlm. 222). Di pesantren selain dididik pengetahuan keagamaan juga kepada para santrinya ditanamkan semangat anti kepada penjajah sebagai pemerintahan kafir.

Semangat keagamaanpun ditanamkan melalui gerakan tarekat. Gerakan ini merupakan alat yang baik sekali untuk mengorganisasikan gerakan keagamaan dan menyelenggarakan indoktrinasi tentang cita-cita kebangkitan kembali. Di Pulau Jawa pada abad XIX hanya ada tiga tarekat yaitu Naksabandiyah, Kadariyah dan Syatariyah. Tarekat ini melakukan perluasan pengaruhnya dengan jalan memperbanyak pengikut dan menyalurkan semua otoritas ke tangan guru tarekat. Di lembaga ini ditanamkan pembentukan solidaritas kelompok melalui revitalisasi ritual-ritual dan upacara religio-mistik (hlm. 222-226).

Pada saat terjadi pemberontakan, pesantren dan gerakan tarekat memiliki peran yang strategis yaitu sebagai mobilisasi dan penyaluran massa. Analisis Sartono terhadap pesantren dan gerakan tarekat merupakan upaya mencari determinan penyebab “mobilization for action”.    

“Precipitating factor” sebagai penyebab determinan pemercepat pemberontakan, Sartono melihat pada ambruknya tatanan tradisional dan gejala yang menyertainya yakni keresahan sosial yang terus menerus, telah mendorong peningkatan kegiatan keagamaan. Tahap perkembangan yang telah dicapai dalam tahun-tahun delapan puluhan menginsyaratkan behwa gerakan keagamaan itu berusaha untuk membenarkan aspirasi-aspirasi politik. Dan di satu pihak terdapat rasa ketersingkiran politik dan di lain pihak terdapat reafirmasi tradisi. Masyarakat kaum elite agama, yang telah kehilangan hak-hak mereka di bidang politik, bertindak sebagai sebuah golongan protes, yang menentang lembaga-lembaga baru (hlm. 208).

Dalam suatu pemberontakan biasanya terdapat suatu sistem nilai yang turut memberikan semangat secara spiritual terhadap meledaknya pemberontakan. Dalam kasus pemberontakan Banten, Sartono melihat determinan penyebab ini dengan timbulnya semangat Perang Sabil. Ambruknya tatanan sosial kesultanan akibat penetrasi kolonial, mengakibatkan timbulnya cita-cita masyarakat untuk membangun kembali tatanan lama yang telah ambruk dalam bentuk harapan akan kedatangan Mahdi (hlm. 232). Perang Jihad sebagai upaya untuk membangun dar al-islam dalam manifestasi kesultanan lama (hlm. 235). Identifikasi terhadap fenomena datangnya mahdi atau sering disebut Ratu Adil merupakan analisis dari Sartono dalam mencari determinan “Generalized Believe”. 

Pengawasan yang ketat terhadap gerak langkah para elite agama oleh pemerintah kolonial, tidaklah membuat sikap para elite agama dalam hal semangat keagamaan terhadap masyarakat terhenti. Di antara para pemimpin elite keagamaan sering melakukan pertemuan-pertemuan informal untuk membahas rencana pemberontakan, misalnya melalui pernikahan, sunatan, dan lain-lain (hlm. 289).

Pertemuan informal elite agama tersebut merupakan indikator dari determinan “Lack Social Control”, artinya pemerintah kolonial kurang melakukan kontrol sosial terhadap pertemuan-pertemuan para elite agama tersebut yang membicarakan persiapan pemberontakan.

Dengan menganalisis secara historiografi terhadap karya Sartono Kartodirdjo tersebut, penulis melihat bahwa Sartono Kartodirdjo dalam menganalisis Pemberontakan Banten 1888, seluruh determinan  penyebab pemberontakan dari teori perilaku kolektif Smelser dapat diterapkan.